penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana yang kita ketahui, mogok. penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Perselisihan hubungan industrial tentu tidak. Peran. Abstrak Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui. Jalur di luar pengadilan yang ditempuh melalui upaya perundingan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 tahun. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan. Maksud dari perselisihan hubungan industrial sendiri menurut Undang-Undang No. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sesuai namanya, bentuk perselisihan ini timbul karena adanya hak dari satu pihak yang tidak terpenuhi. Dalam dunia kerja yang kompleks dan penuh tantangan, konflik antara pekerja dan pengusaha dapat timbul dari berbagai sumber. Faktor lainnya yaitu perbedaan penafsiran dari aturan undang-undang, serta kejanggalan dalam perjanjian kerja dan aturan perusahaan. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 56 Undang-Undang No. Sedangkan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, sebagaimana terdapat dalam perkara perdata pada umumnya, tidak berlaku bagi. Pengertian lebih jelas tercantum dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Psl. Di sini pengadilan haruslah netral, objektif dan tidak boleh memihak salah. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Adanya Arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi penyelesaian perselisihan hubungan industri, sesuai dengan Undang-undang No. Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. Hanartani, SH,MA Kepala Biro Hukum Depnakertrans RI I. Pasal Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. di Lihat 52 kali . Berikut adalah tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Penyelesaian melalui Perundingan Bipartit: Perundingan yang dilakukan antara. Buruh adalah tulang punggung. Dari . Pertama, menyelesaikan perselisihan di tahap. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Dalam penjelsan pasal 3 ayat (1) dijelaskan yangPenyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian perselisihan secara non litigasi menurut Undang-Undang No. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Edna Sussman, mengutip Derek Roebuck yang menyebutkan ”Everywhere in Ancient Greek world, including Ptolemaic Egypt, arbitration. Daftar Isi. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 1 Bipartit Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa ikut campur tangan dari pihak yang lain. Oleh karena itu, demi mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pemerintah telah merumuskan cara-cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang termaktub dalam UU No. • Sementara itu menurut, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemenakertrans, Sahat Sinurat, mengatakan tren mogok kerja selama beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Padahal, menurut undang-undang, PHK yang dilakukan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial batal demi hukum. Merujuk kepada artikel sebelumnya (baca juga: 3 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Wajib Anda Ketahui) dimana terdapat 3 cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang merujuk kepada UU No. b. “Sekarang PHK tidak perlu lagi didahului penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan. Permenakertrans RI Nomor Per. bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah; c. Peradilan khusu ini hanya menangani perkara khusus, yaitu perselisihan hubungan industrial, yangterdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentigan, perselisihan PHK. Memanggil Para pihak untuk men am aikan 'awaban surat An. Sengketa Wajib Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Tahun: 2018: Nomor Katalog: 1/Yur/PHI/2018: Bidang: Hukum Perdata Khusus: Klasifikasi: Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja : Kaidah Hukum: Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). c. Penyelesaian konflik dalam perusahaan bisa dilakukan dengan metode mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. 11 Penyelesaian cara ini juga diakui dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Undang. 1 Artikel Skripsi. [8] 3. – PowerPoint PPT presentation. Membuat Perjanjian Bersamadan Risalah Perundin an 16. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai. PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN • KONSILIASI • Kepentingan • PHK • Antar SP/SB BIPARTIT gagal MEDIATOR DISNAKER PHI • ARBITRASE • Kepentingan • Antar SP/SB HAK PHK MA PEMBATALAN. 21 Tahunn 2000, serta RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). 2, April 2010, hlm. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dosen Pembimbing: Yossi K. Indonesia. Karyawan korban PHK tersebut kecewa karena persoalan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia tidak kunjung selesai. Merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam UU No. Dalam konteks ketenagakerjaan, risalah perundingan bipartit [bi: dua, partit: pihak] merupakan bukti bahwa telah dilakukan sebuah perundingan antara 2 pihak, yaitu pihak pengusaha/ perusahaan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja, yang dilakukan dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara. Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam beberapa perusahaan c. Untuk membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gunakan Mediator bisnis (Certified Mediator) Bila para pihak dapat mencapai kata sepakat buat Akta Perdamaian= Perjanjian Bersama (UU No 2 tahun 2004) sekian. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. Rejim paska Soeharto/Orde Baru memimpin dalam masa yang saat ini disebut dengan reformasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja. 23 3Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakara: Sinar Grafika. prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara lain penyelesaian secara Bipatrit, Konsiliasi, Arbitrase, Mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial. 006. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 (UU Nomor 2/2004) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lahir menjadi dasar hukum dari pembentukan Pengadilan. Namun perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan perselisihan khususnya dalam hal ketenagakerjaan itu harus melewati beberapa tahapan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PPHI yang berbunyi: Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI), memungkinkan penyelesaian sengketa Tenaga Kerja diluar pengadilan. 1. Thaib dan Ramon Nofrial, memaparkan penjelasan yang mendalam mengenai penyelesaian perselisihan. Bagian pertama mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pembahasan sejak tahap bipartit sampai dengan mediasi atau konsiliasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (pasal 1 angka 1). Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diarsipkan 2015-06-16. Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusaaan SiCepat. Ini merupakan suatu strategi dengan perhitungan untuk menarik investasi asing dan menumbuhkan industri baru daripada hak pekerja. 001. - Jika melalui kuasa hukum, lampirkan copy surat kuasa. Baginya, menyelesaikan perselisihan atau konflik hubungan industrial harus memahami tahapan-tahapannya. Permenakertrans RI Nomor Per. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, konflik antar perusahaan dan karyawan dapat diselesaikan dengan metode melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan. penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Jalan yang ditempuh yakni dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Bagaimana kita menyelesaikan proses perselisihan Hubungan Industrial dan memproses PHK Karyawan. Menyadari dorongan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat itulah, DPR dan Presiden Republik Indonesia, bersama-sama. Agar tidak salah melangkah ketika menghadapi perselisihan hubungan kerja dengan karyawan, kami uraikan tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI), yaitu: 1. Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang berbunyi: “ Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga. Dalam setiap hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap, dimana hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh satu pihak. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; b. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU 2/2004, konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. 5 mengakibatkan pendapatan perusahaan sendiri pun berkurang, sehingga hal. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan. 10. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (2) 3. Salah satu alasan yang paling prinsipil diundangkannya Undang-undang No. EKMA4367-TM. Setiap perundingan Bipartit harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak (Psl. Selain itu, Iqbal juga menilai perseroan tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) merupakan upaya yang baik dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha atau organisasi pengusaha dengan. TUN/2004/PTUN) Skripsi . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengaturan mengenai PPHI bukanlah hal yang baru. Pengadilan hubungan indusrial merupakan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dibuat secara khusus dan dibentuk oleh lingkungan pengadilan negeri. Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial ini wajib dilakukan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. Ketidakharmonisan hubungan industrial dipicu dengan adanya ketidaksetaraan hubungan pekerja dengan pengusaha. Artikel tersebut membahas mengenai metode wajib yang harus dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Santoso, 2017). 2 Tahun 2004. Kep. Penyelesaian melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Abstrak Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui. Law. Hubungan Kerja yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan merupakan dambaan semua pihak baik Pengusaha maupun Pekerja tetapi ketika terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja maka hal tersebut tidak dapat dihindari dan harus segera diselesaikan agar operasional dari suatu perusahaan tidak terganggu, Redaksi DuniaHR. Lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial; Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perjanjian Kerja Bersama atau disingkat menjadi PKB, merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang berujung kepada kinerja korporat, dan kesejahteraan karyawan. bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan. Perselisihan Hak b. Yang dinyatakan secara tertulis dalam sura perjanjian arbitrase dan surat penunjukkan Arbiter, dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ambil contoh perselisihan hubungan industrial. 38. Hal itu dipicu dari adanya perbedaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu. Mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui UU PPHI menawarkan konsep baru, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang menggantikan peranan P4D atau P4P. perselisihan hubungan industrial yang adil, sederhana, cepat, murah dan adil tidak dapat diwujudkan. Jalur di luar pengadilan yang ditempuh melalui upaya perundingan. Agar tidak salah melangkah ketika menghadapi perselisihan hubungan kerja dengan karyawan, kami uraikan tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI), yaitu: 1. 14. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan. Pasal 1 ayat 23 UU 13/2003 memberikan definisi mogok kerja sebagai berikut: Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, undang-undang aparatur sipil negara serta peraturan pelaksana lainnya. Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha, Penyelesaian ini diselesaiakan dengan proses arbitrase, konsiliasi, mediasi dan. Pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Dasar Hukum Mogok Kerja. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan. Namun, perlu diketahui dan menjadi catatan bahwa perundingan Bipartit. PHI merupakan peradilan khusu yang berada di Pengadilan Negeri. [1] Pasal 8 dan 10 UU 2/2004. Pengajuan Gugatan Pengaturan mengenai gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:mediator hubungan industrial untuk menangani 224. b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis ”. 4. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksudkan adalah mengenai “perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau. Baginya, menyelesaikan perselisihan atau konflik hubungan industrial harus memahami tahapan-tahapannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terbagi dalam empat jenis. tiga kemungkinan ini ternyata hanya perselisihan antara pengusaha dengan buruh saja yang merupakan perselisihan hubungan industrial. 2 tahun. Merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Uji Materiil Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian. Perselisihan hubungan industrial menurut UU No. Diundangkannya Undang-Undang ini dengan latarHubungan Industrial dan Penyelesaian Perselesihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permenakertrans Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, maka penulis merumuskannya ke dalam makalah dengan topik “Penyelesaian Perselisihan PHK terhadap PekerjaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi dan faktor-faktor apakah yang mepengaruhi tingkat keffektifan penyelesaianya yang. Bowo Trahutomo. 9 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang. Setelah mempelajari bahan ini, diharapkan dapat mengerti kebijakan dan tatacara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta memahami hal – hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Kedua Undang-Undang tersebut di. 15/MEN/1994 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan 81,9(56,7$60('$1$5($ Pemutusan Hubungan Kerja di tingkat Perusahaan dan Pemerintahan, istilah Perselisihan Perburuhan diganti dengan Perselisihan Hubungan Industrial. perselisihan industrial”. uran 15 menit 30 menit. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa “ selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunPerundingan bipartit merupakan langkah yang diwajibkan oleh Pasal 3 ayat (1) UUPHI untuk ditempuh terlebih dahulu atas setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Penyelesaian dengan cara ini paling lama dilakukan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan. Perundingan bipartit dilakukan antara pengusaha dengan serikat buruh. Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan proses perselisihan hubungan. perselisihan hubungan industrial, dan lain-lain. Ini dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak danIa menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di SiCepat. 1. Pengaturan mekanisme perselisihan hubungan industrial, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kenyataannya masih ada kelemahan-kelemahannya yaitu : a. Mencabut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. UU No. Umboh, SH, MS. Beleid ini mengamanatkan dibentuk pengadilan khusus guna menangani persoalan perselisihan hubungan industrial. mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memperkenalkan sistem baru dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dengan dibentuknya Pengadilan hubungan Industrial di Indonesia. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui Bipartit, Tripatrit (mediasi hubungan industrial. Bandingkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No 2 Tahun 2004 dengan UU Nomor 22 Tahun 1957! Title: PowerPoint Presentation Created Date:telah diatur dalam UU No. 9, 2018 • 0 likes • 280 views. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, masih dapat diajukan upaya kasasi melalui Mahkamah. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membatalkan sejumlah pasal UU Ketenagakerjaan, termasuk. Diteruskan Ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan membuat Risalah Mediasi 15 menit Max 10 hari Se. Arbitrase Arbitrase Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154A ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh – – . Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, proses selanjutnya mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai aturan. Menurut UU No. b. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif amatlah luhur untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, danPenyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kedua undang-undang tersebut ternyata dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, karena tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan yang terjadi terutama mengenai hak-hak pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjdinya PHK, kompensasi yang diberikan kepeda pekerja/buruh yang di PHK berdasarkan putusan. Konflik dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Modul 6. Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI: “ Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis ”. LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. 0. 12 SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL ORGANISASI. Pengaturan tersebut untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan. uran 15. D. HUBUNGAN INDUSTRIAL. Sebagaimana disebutkan. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. n, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.